Mengatasi serangan rayap versi Jokowi

Posted on September 18, 2013 · Posted in General

JAKARTA— Untuk melindungi gedung pemerintahan dari serangan rayap Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo alais Jokowi mengeluarkan peraturan.

Peraturan itu berupa Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 35 tahun 2013 tentang Pedoman Penanggulangan Bahaya Rayap pada Gedung Milik Pemprov DKI.
Dalam aturan tersebut gedung-gedung yang diminta untuk terbebas dari rayap antara lain sekolah, kantor-kantor pemerintah, sarana olahraga, sarana sosial, sarana kesehatan, dan gedung lainnya.
Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Wiriyatmoko mengatakan saat ini banyak gedung pemerintahan yang terkena rayap. Hal tersebut mengakibatkan gedung tidak bertahan lama, sehingga pergub dibikin untuk menjaga keamanan aset agar terjaga dengan baik dan mampu bertahan dalam waktu lama.

“Selain untuk keamanan konstruksi gedung, kebijakan ini juga untuk pengamanan arsip milik negara, yang terbuat dari kertas dan serat kayu. Sebab arsip ini tidak bisa diganti dengan uang, apalagi dokumen penting,” kata Wiriyatmono dalam acara sosialisasi Pergub Nomor 35 tahun 2013 di Gedung Nyi Ageng Serang, Jakarta Selatan, Selasa (17/9).
Dikatakan, ke depan peraturan ini juga akan diterapkan untuk gedung lainnya, tak hanya ditujukan untuk gedung-gedung pemerintah saja. Namun, untuk pelaksanannya harus dibuatkan payung hukum berupa peraturan daerah (perda), karena tidak cukup hanya dengan pergub saja.

”Dimulai dari gedung milik pemerintah, nanti akan kita susun perda untuk semua bangunan di Jakarta,” ujarnya.
Saat ini banyak gedung milik pemerintah justru rusak akibat rayap, bukan salah konstruksi. Dicontohkan gedung yang seringkali terkena rayap seperti atap sekolah, kantor kelurahan, dan gedung olah raga.
“Sebenarnya rayap sangat berguna untuk proses komposting, namun karena kita membangun di habitat alami rayap, sehingga ekosistem mereka terganggu, untuk itu kita harus melindungi bangunan agar tahan lama,” ucapnya.

Dalam aturan tersebut, penanggulangan rayap dilakukan dalam dua tahap, yakni sebelum konstruksi pembangunan dan setelah konstruksi. Setiap gedung pemerintah, wajib memiliki sertifikat bebas rayap dan garansi yang dikeluarkan perusahaan pengendalian rayap yang ditunjuk. Selain itu, untuk penggunaan bahan antirayap yakni termitsida harus mendapat izin dari Komisi Pestisida RI.
Sedangkan pelaksanaan pengendalian Kualitas penanggulangan bahaya rayap dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemda, Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Jakarta, serta Biro Sarana Prasarana Kota DKI.

“Pelaksanannya memang harus terintegrasi antara beberapa instansi agar lebih maksimal,” ucapnya